KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan pelayanan pemadam kebakaran (Damkar) tetap berjalan maksimal meski sempat terjadi pemotongan alokasi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) armada secara sepihak oleh Dinas Damkar.
Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan warga, Pemkot juga telah menambah tiga armada baru yang akan beroperasi pada akhir Juli 2026.
Plt Kepala Bappeda Kota Semarang, Sugeng Hartanto, mengungkapkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejatinya telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan BBM untuk 17 unit mobil Damkar pada APBD 2026.
Namun, pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026, Dinas Damkar justru memangkas alokasi BBM tersebut menjadi hanya untuk 10 armada dan mengalihkan sisanya ke pos belanja lain.
"Seharusnya hal itu tidak dilakukan oleh dinas karena berpotensi menghambat pelayanan ketika terjadi kebakaran. Kami mengapresiasi keberhasilan Dinas Damkar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tren kejadian kebakaran di Kota Semarang terus menurun. Namun, alokasi BBM kendaraan tetap harus dijaga karena berkaitan langsung dengan layanan yang vital," jelas Sugeng, Sabtu (25/7/2026).
Sugeng menegaskan bahwa permasalahan BBM untuk sisa armada tersebut dapat diatasi tanpa harus mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Hal ini mengingat serapan anggaran pemeliharaan kendaraan operasional Dinas Damkar hingga 22 Juli 2026 baru mencapai Rp568,7 juta (46,40%) dari total Rp1,22 miliar.
"Kalau lima unit armada saat ini belum mendapatkan alokasi BBM karena anggarannya dialihkan oleh dinas pada saat penyusunan DPA 2026, dapat dilakukan pergeseran anggaran secara internal dari sisa anggaran yang masih tersedia. Tidak perlu mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT) karena saat ini masih terdapat sisa anggaran dan tidak sedang terjadi kondisi kedaruratan di Kota Semarang," tambahnya.
Menurunnya serapan anggaran operasional ini juga sejalan dengan tren penurunan kasus kebakaran di Kota Semarang.
Tercatat terdapat 489 kasus pada 2023, 341 kasus pada 2024, 282 kasus pada 2025, dan hanya 192 insiden hingga Juli 2026.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung sarana dan prasarana Dinas Damkar. Total belanja operasional Damkar non-pegawai pada 2026 dialokasikan sebesar Rp8,43 miliar.
"Pelayanan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Kami memastikan kebutuhan operasional Dinas Damkar tetap menjadi bagian dari prioritas sehingga petugas dapat bekerja dengan sarana yang memadai dan memberikan respons terbaik ketika masyarakat membutuhkan," ujar Agustina.
Saat ini, terdapat 15 unit mobil pemadam yang disiagakan, dengan rincian 10 unit beroperasi aktif dan lima unit dalam kondisi siap pakai (stand-by) di markas.
Menurut Wali Kota, sepanjang 2026 belum ada insiden yang mengharuskan pengerahan lebih dari delapan armada sekaligus.
Guna mempercepat response time dan memperluas daya jangkau, Pemkot telah mendatangkan tiga armada baru pada Juni lalu.
Armada tersebut meliputi satu unit mobil pemadam berkapasitas 1.000 liter untuk menjangkau gang sempit, satu mobil penyelamatan (rescue), dan satu minibus untuk penyuluhan masyarakat. Ketiganya diproyeksikan mulai beroperasi penuh pada akhir Juli ini.
"Kita terus melihat kebutuhan di lapangan dan memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga. Setiap laporan darurat harus segera mendapatkan respons. Armada yang ada harus dipastikan siap digunakan, sementara armada yang membutuhkan perbaikan juga harus mendapat perhatian agar kapasitas pelayanan kita makin kuat," katanya.
Agustina menutup dengan menekankan bahwa penanganan kebakaran tidak sebatas pada ketersediaan kendaraan.
"Penanganan kebakaran membutuhkan kesiapan yang menyeluruh. Kita tidak hanya bicara soal jumlah kendaraan, tetapi juga kesiapan personel, peralatan, akses menuju lokasi, sumber air, serta kemampuan merespons setiap kejadian. Semua itu harus kita jaga dan kita perkuat secara bertahap," pungkasnya. (*)
