KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang melakukan penyesuaian belanja dalam penyusunan Perubahan APBD 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi karena realisasi pendapatan daerah belum sesuai target, sementara kondisi ekonomi nasional melambat dan dana transfer dari pemerintah pusat berkurang.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, Handi Priyanto, mengatakan penyesuaian dilakukan dengan merasionalisasi sejumlah pos belanja. Langkah itu bertujuan menjaga kondisi kas daerah agar tetap aman hingga akhir tahun anggaran.
"Saat penyusunan APBD pertengahan tahun lalu, optimisme terhadap target pendapatan memang tinggi karena tren ekonomi mendukung. Namun kondisi lapangan tahun ini berbeda sehingga butuh penyesuaian yang realistis," ujar Handi, Jumat (14/8).
Salah satu faktor yang mendorong rasionalisasi adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi yang hingga triwulan III 2026 belum mencapai 50 persen. Bahkan, beberapa jenis retribusi daerah masih mencatatkan realisasi di bawah 30 persen.
Situasi tersebut turut dipengaruhi perlambatan ekonomi. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi turun dari 5,61 persen pada kuartal I menjadi 5,29 persen pada kuartal II 2026.
Sebagai daerah yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan serta tidak memiliki sumber daya tambang, penerimaan dari pajak dan retribusi menjadi salah satu penopang utama pendapatan Kota Semarang.
"Jika kegiatan fisik maupun nonfisik tetap dipaksakan sementara kas tidak mencukupi, ada risiko pekerjaan selesai tetapi tidak bisa dibayar. Risiko gagal bayar ini yang ingin kami cegah sejak awal melalui rasionalisasi," tegasnya.
Rasionalisasi belanja dilakukan dengan memangkas perjalanan dinas ASN, memperketat penggunaan anggaran untuk ATK serta makan dan minum, serta menunda belanja barang yang belum mendesak. Pengadaan kendaraan dinas dan peralatan elektronik menjadi beberapa belanja yang turut ditunda.
Selain itu, proyek fisik yang belum memasuki tahap lelang dan diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga akhir 2026 juga akan ditunda pelaksanaannya.
Meski melakukan penyesuaian anggaran, Pemkot Semarang memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap pelayanan publik mendasar.
Pemenuhan hak belanja pegawai tetap menjadi prioritas, begitu pula proyek pembangunan yang telah memiliki kontrak dan sedang berjalan.
"Dengan langkah ini, struktur APBD 2026 tetap sehat dan seluruh kewajiban keuangan Pemkot Semarang dapat dipenuhi secara tuntas hingga akhir tahun," pungkas Handi. (*)
