KONTENSEMARANG.COM – Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Kota Semarang harus melakukan penyesuaian anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Meski demikian, efisiensi diarahkan agar tidak mengganggu pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang menjadi salah satu OPD yang melakukan penyesuaian anggaran. Dengan pengurangan sekitar 15,38 persen, DLH memilih memangkas sejumlah belanja internal dan menunda kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas.
Kepala DLH Kota Semarang Glory Nasarani mengatakan, efisiensi dilakukan pada sejumlah kebutuhan operasional, seperti alat tulis kantor (ATK), makanan dan minuman, pengadaan barang dan jasa yang belum berjalan, serta kegiatan yang belum mendesak.
“Yang diutamakan dari ATK, makan minum, pengadaan-pengadaan yang belum berjalan dan bisa diefisiensikan. Kemudian kegiatan yang memang tidak kita laksanakan atau tidak menjadi prioritas,” kata Glory.
Menurut Glory, penyesuaian anggaran tersebut tidak boleh berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan dan menjadi prioritas DLH.
“Kalau dari sisi pelayanan kita prioritaskan tetap dilaksanakan,” ujarnya.
Salah satu kegiatan yang ditunda adalah renovasi kantor. Glory menyebut kegiatan tersebut memiliki nilai anggaran cukup besar, tetapi belum dianggap mendesak sehingga dipilih untuk diefisienkan.
“Kalau yang paling besar itu kita ada renovasi kantor. Kita efisiensi, tidak kita laksanakan. Jadi lebih ke untuk internal kita sendiri,” jelasnya.
Ia menegaskan, efisiensi belanja internal berbeda dengan pemangkasan program pelayanan masyarakat. DLH tetap berupaya memastikan berbagai kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga dapat berjalan.
Kebijakan efisiensi tersebut dilakukan di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal Pemkot Semarang akibat pengurangan TKD dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Pemkot Semarang, TKD pada 2026 berkurang sekitar Rp443 miliar. Penurunan tersebut turut berdampak terhadap struktur anggaran dalam perubahan APBD.
Nilai TKD yang sebelumnya sekitar Rp2,078 triliun pada 2025 turun menjadi sekitar Rp1,635 triliun pada 2026. (*)
