KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan perlindungan bagi petani melalui program asuransi pertanian. Program yang dijalankan bersama PT Jamkrida Jateng itu ditargetkan mencakup hingga 10 ribu hektare lahan sawah yang berpotensi mengalami gagal panen atau puso.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, keberadaan asuransi tersebut diharapkan dapat membantu petani menghadapi kerugian akibat bencana, khususnya kekeringan.
Dengan adanya perlindungan tersebut, petani diharapkan tidak mencari modal pemulihan melalui pinjaman online maupun rentenir.
"Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektar lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap meng-cover apabila terjadi puso," kata Luthfi saat berdialog dengan kelompok tani usai panen raya padi di Desa Kedungbanjar, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Kamis, 3 September 2026.
Luthfi juga mengimbau petani yang mengalami puso untuk segera memanfaatkan skema asuransi tersebut. Ia mengingatkan agar kondisi gagal panen tidak membuat petani mengambil pinjaman dengan bunga tinggi dari pinjol ataupun rentenir.
"Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol. Gagal panen sudah ada Jamkrida, asuransinya ada," kata Luthfi.
Selain perlindungan melalui asuransi, Pemprov Jateng menyiapkan bantuan benih bagi petani yang terdampak.
Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait penyediaan benih tersebut.
Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui beberapa mekanisme setelah pemerintah menerima laporan dari daerah dan melakukan verifikasi kondisi di lapangan.
Untuk menghadapi persoalan keterbatasan air, Pemprov Jateng juga menyiapkan sejumlah langkah pengelolaan irigasi. Pada sawah irigasi, upaya dilakukan dengan mengoptimalkan jaringan irigasi tersier.
Sementara pada lahan yang mengalami keterbatasan pasokan air, pemerintah mengandalkan sistem irigasi perpompaan dan perpipaan. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus menekan potensi puso.
Dengan berbagai intervensi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian tetap terjaga meski petani menghadapi ancaman kekeringan.
Di Jawa Tengah sendiri terdapat sekitar 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi.
Penanganan terhadap sawah tadah hujan dilakukan melalui sistem irigasi perpompaan, sedangkan lahan sawah irigasi diperkuat dengan optimalisasi jaringan irigasi tersier.
"Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi," ucap Luthfi.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah kelompok tani di Kabupaten Pemalang turut menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada Gubernur Ahmad Luthfi.
Keluhan yang disampaikan antara lain berkaitan dengan pendangkalan sungai dan saluran irigasi, kondisi jalan usaha tani, hingga kebutuhan benih padi dengan kualitas yang lebih baik.
Menanggapi persoalan tersebut, Luthfi menyampaikan bahwa pengerukan sedimentasi di sungai maupun saluran irigasi akan diusulkan melalui anggaran 2027. Sementara perbaikan jalan usaha tani disebut telah masuk dalam prioritas dan akan segera ditindaklanjuti.
"Untuk penanganan pendangkalan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait termasuk bupati-walikota," jelasnya. (*)
