Menurut FAR, kawasan perbukitan Gombel memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air sekaligus wilayah dengan karakter geologi yang sensitif.
Oleh sebab itu, setiap perubahan bentang alam dalam skala besar dinilai harus dilakukan dengan perencanaan dan pengawasan yang ketat.
Organisasi tersebut juga mempertanyakan proses penyusunan dokumen lingkungan, kesesuaian dengan tata ruang, serta efektivitas mitigasi risiko geologi yang diterapkan dalam proyek tersebut.
Ketua Harian FAR, John Ari Nugroho mengatakan masyarakat pada dasarnya tidak menolak investasi. Namun, ia menegaskan pembangunan harus dilaksanakan secara transparan dan mengutamakan perlindungan bagi warga yang terdampak.
“Yang kami perjuangkan bukan menolak investasi, tetapi memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan. Jika seluruh prosedur telah dipenuhi secara benar, masyarakat tentu akan lebih mudah menerima. Persoalannya sekarang muncul berbagai pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka,” ujarnya.
John menambahkan, keterbukaan informasi mengenai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat mengetahui bagaimana potensi risiko pembangunan telah dipetakan dan langkah mitigasinya disiapkan.
Menurutnya, transparansi tersebut juga diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proyek yang kini menjadi perhatian masyarakat.
FAR turut menyoroti pentingnya pelibatan warga dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
FAR menilai masyarakat yang tinggal di sekitar proyek merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung, sehingga pendapat mereka harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Selain itu, organisasi tersebut mendorong pelaksanaan audit independen dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti ahli geologi, konstruksi, tata ruang, kebencanaan, hingga transportasi.
