KONTENSEMARANG.COM – DPRD Kota Semarang mendorong perubahan strategi dalam pengelolaan anggaran daerah agar belanja pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang yang berlangsung di Perpustakaan FISIP Undip, Rabu (26/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas arah pembangunan Kota Semarang dengan melibatkan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat.
Menurut Suharsono, sinergi berbagai pihak diperlukan agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah memiliki dasar yang objektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia pun mengapresiasi FISIP Undip yang telah membuka ruang diskusi antara DPRD, Pemkot Semarang, dan kalangan akademisi.
“Kami berterima kasih kepada FISIP Undip yang memfasilitasi kita bersama. Ini wujud kebersamaan dan kolaborasi DPRD, Pemkot, serta akademisi. Peran akademisi sangat penting secara objektif dan konstruktif memberikan masukan untuk arah pembangunan Kota Semarang ke depan,” kata Suharsono.
Dalam diskusi tersebut, Suharsono secara khusus menyoroti pola penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mendorong Pemkot Semarang mulai menggunakan pendekatan “optimisme belanja”, dengan menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas.
Ia menilai pemerintah tidak seharusnya hanya menggunakan pendekatan konservatif dengan menentukan besaran belanja berdasarkan kemampuan pendapatan yang tersedia.
Menurutnya, belanja yang diarahkan pada program produktif dan memberikan manfaat langsung kepada warga justru dapat menjadi salah satu penggerak peningkatan PAD.
“Ini penting secara mendasar. Pola pikirnya adalah optimisme belanja bisa dicapai ketika pendapatan juga baik, bukan sebaliknya. Kalau mindset-nya ‘punya uang berapa lalu belanja mengikuti itu’, kinerja antar-OPD cenderung biasa dan standar saja. Kita ingin mendorong kinerja Pemkot agar signifikan,” tegasnya.
Suharsono menjelaskan, peningkatan kualitas belanja daerah akan lebih mudah dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik serta pembangunan infrastruktur yang memadai.
Ketika manfaat tersebut benar-benar diterima warga, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dinilai ikut meningkat.
Kepercayaan publik tersebut, lanjut dia, dapat mendorong masyarakat lebih aktif memenuhi kewajibannya kepada pemerintah daerah, termasuk membayar pajak dan retribusi serta menjaga ketertiban lingkungan.
“Kalau harapan masyarakat sudah terpenuhi dan mereka merasa mendapatkan manfaatnya, melaksanakan kewajiban seperti pajak dan retribusi akan terasa lebih ringan. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pencapaian target pendapatan daerah di tahun 2026 maupun 2027 mendatang,” jelasnya.
Ia menegaskan pembangunan Kota Semarang tidak bisa hanya mengandalkan kinerja pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen lainnya diperlukan agar kebijakan yang dijalankan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.
“Harapan kami, ayo kita ajak masyarakat membangun bersama-sama agar Kota Semarang semakin baik, maju, dan hebat. Pemkot tidak akan bisa mencapai itu tanpa peran serta dan partisipasi tinggi dari masyarakat,” pungkasnya. (*)
