“Ini penting secara mendasar. Pola pikirnya adalah optimisme belanja bisa dicapai ketika pendapatan juga baik, bukan sebaliknya. Kalau mindset-nya ‘punya uang berapa lalu belanja mengikuti itu’, kinerja antar-OPD cenderung biasa dan standar saja. Kita ingin mendorong kinerja Pemkot agar signifikan,” tegasnya.
Suharsono menjelaskan, peningkatan kualitas belanja daerah akan lebih mudah dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik serta pembangunan infrastruktur yang memadai.
Ketika manfaat tersebut benar-benar diterima warga, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dinilai ikut meningkat.
Kepercayaan publik tersebut, lanjut dia, dapat mendorong masyarakat lebih aktif memenuhi kewajibannya kepada pemerintah daerah, termasuk membayar pajak dan retribusi serta menjaga ketertiban lingkungan.
“Kalau harapan masyarakat sudah terpenuhi dan mereka merasa mendapatkan manfaatnya, melaksanakan kewajiban seperti pajak dan retribusi akan terasa lebih ringan. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pencapaian target pendapatan daerah di tahun 2026 maupun 2027 mendatang,” jelasnya.
Ia menegaskan pembangunan Kota Semarang tidak bisa hanya mengandalkan kinerja pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen lainnya diperlukan agar kebijakan yang dijalankan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.
“Harapan kami, ayo kita ajak masyarakat membangun bersama-sama agar Kota Semarang semakin baik, maju, dan hebat. Pemkot tidak akan bisa mencapai itu tanpa peran serta dan partisipasi tinggi dari masyarakat,” pungkasnya. (*)
