KONTENSEMARANG.COM - Komisi D DPRD Kota Semarang mendorong percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh penerima yang berhak.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, usai rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Korwil SPPG Kota Semarang, Senin (3/11).
“Rapat hari ini kami dorong untuk mempercepat program Presiden terkait MBG di Kota Semarang. Kami dari Komisi D mengundang beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan, DLH, Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, serta Korwil SPPG Kota Semarang,” ujar Mualim.
Menurutnya, realisasi penerima manfaat program MBG di Kota Semarang baru mencapai sekitar 50 persen dari target. Karena itu, Komisi D meminta agar antar-OPD segera memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemenuhan target tersebut.
“Beberapa penerima manfaat di Kota Semarang ini belum menyeluruh, baru sekitar 50 persen. Kami minta antar-OPD saling koordinasi agar percepatan bisa dilakukan,” tegasnya.
Mualim mengungkapkan, sejumlah kendala di lapangan di antaranya masih ada pembangunan SPPG (Sarana Produksi Pangan Gizi) yang belum rampung dan belum semua memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini merupakan syarat penting bagi operasional dapur MBG.
“Sertifikat SLHS itu berkaitan dengan kondisi bangunan, instalasi IPAL, hasil uji laboratorium air, dan sanitasinya. Semua ini harus dicek dulu dan tidak boleh diterbitkan sebelum memenuhi tiga syarat utama itu,” jelasnya.
Ia meminta agar Korwil SPPG Kota Semarang berkoordinasi lebih intens dengan instansi terkait supaya proses pembangunan dan penerbitan sertifikat bisa diselesaikan sesuai aturan.
Selain itu, Mualim menekankan agar pelaksanaan MBG juga dapat menyerap tenaga kerja lokal dan melibatkan UMKM dalam penyediaan bahan pangan seperti sayur, telur, dan beras.
“Kami ingin program ini juga bisa berdampak ekonomi. Jadi, bahan baku dari UMKM lokal, tenaga kerjanya juga terserap,” katanya.
