KONTENSEMARANG.COM — Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ajakan tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, keberadaan BPD memiliki posisi strategis dalam mendukung perkembangan UMKM.
Di Jawa Tengah sendiri terdapat sekitar 4,2 juta pelaku UMKM, dengan sekitar 3,2 juta di antaranya merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Karena itu, perbankan daerah diharapkan dapat hadir memberikan solusi pembiayaan yang mudah diakses sehingga masyarakat tidak bergantung pada pinjaman online ilegal maupun rentenir.
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang terjangkau menjadi salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan.
Selain memiliki ketahanan yang baik, sektor UMKM juga menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat.
Selain mendorong peran BPD, Luthfi juga meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk turut berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah, termasuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
Ia mencontohkan komoditas bawang merah dari Brebes serta cabai yang kerap menghadapi kendala distribusi dan fluktuasi harga di sejumlah wilayah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
