Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.
Ia menilai keberhasilan program nasional harus diukur dari implementasinya di tengah masyarakat, bukan hanya dari perencanaan di tingkat pusat.
“Keberhasilan akan tampak ketika kebijakan itu masuk ke ruang kehidupan masyarakat yang konkret,” kata dia.
Aria menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi yang pertama menerima berbagai aspirasi maupun keluhan warga.
Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan program pusat di daerah sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut membahas evaluasi terhadap 10 program direktif Presiden yang tengah dijalankan di daerah.
Selain Program Makan Bergizi Gratis, agenda yang dievaluasi meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, serta penghapusan kemiskinan ekstrem. (*)
