Peran PKK dinilai penting untuk membantu memantau kesesuaian menu dengan kebutuhan anak, kebiasaan makan, serta tingkat penerimaan makanan oleh peserta didik.
Ia menilai pola pendampingan yang telah diterapkan di Solo dapat dijadikan contoh bagi daerah lain.
Kedekatan para kader PKK dengan keluarga dan anak-anak dianggap mampu mendukung efektivitas pelaksanaan program.
“Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Luthfi juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan MBG di Jawa Tengah.
Program tersebut disebut menjadi salah satu agenda prioritas yang dijalankan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.
“Untuk Program Makan Bergizi Gratis, Jawa Tengah memiliki data sasaran yang besar. Saat ini penerima manfaatnya sudah hampir 9 juta orang. Karena itu, MBG menjadi salah satu prioritas utama yang kita laksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tidak semata-mata bertujuan mencari kekurangan dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, monev harus menjadi sarana untuk menyempurnakan kebijakan agar semakin efektif.
Ia menambahkan, program-program prioritas nasional perlu terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran di daerah sehingga pelaksanaannya dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
