KONTENSEMARANG.COM - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, berharap keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya dengan menyediakan kebutuhan pokok berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
Menurut Heri, koperasi harus menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan, bukan sekadar badan usaha.
Kehadiran KDKMP di desa dan kelurahan diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sehingga harga sembako dapat lebih murah dibandingkan harga pasar.
"Koperasi harus benar-benar hadir untuk membantu masyarakat. Jika mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah, manfaatnya akan langsung dirasakan warga sekaligus membantu menjaga daya beli," ujarnya.
Hingga saat ini, sebanyak 8.523 KDKMP di Jawa Tengah telah berbadan hukum dan mulai dipersiapkan menjadi salah satu penggerak sektor ritel di daerah.
Berbeda dengan minimarket modern, koperasi tersebut mengedepankan sistem kepemilikan bersama yang melibatkan masyarakat sebagai anggota.
Heri menilai konsep tersebut menjadi peluang untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar koperasi dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Salah satu strategi yang diterapkan KDKMP adalah memangkas rantai distribusi dengan mengambil pasokan kebutuhan pokok langsung dari produsen maupun lembaga pemerintah seperti Bulog, Pertamina, dan PT Pupuk Indonesia. Dengan pola tersebut, harga sembako diharapkan lebih kompetitif dibandingkan pasar umum.
"Rantai distribusi yang lebih pendek harus dimanfaatkan untuk memberikan harga yang lebih terjangkau kepada masyarakat. Jangan sampai keunggulan yang dimiliki koperasi justru tidak dirasakan oleh anggotanya," kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, hingga kini KDKMP telah menghimpun 136.112 anggota aktif dengan perputaran modal bersama pada sektor usaha dominan mencapai Rp25,2 miliar.
Menurut Heri, capaian tersebut menjadi modal awal yang baik untuk memperkuat gerakan ekonomi berbasis koperasi.
Ia juga mendorong pemerintah daerah terus melakukan pendampingan, mulai dari penguatan manajemen, digitalisasi usaha, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.
Langkah tersebut dinilai penting agar KDKMP mampu bersaing sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain menyediakan kebutuhan pokok, Heri berharap KDKMP dapat menjadi wadah pemasaran produk UMKM lokal sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin luas.
Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi desa.
"Kalau dikelola dengan baik, KDKMP bisa menjadi penggerak ekonomi desa. Masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah, sementara produk-produk lokal juga memiliki ruang pemasaran yang lebih luas. Inilah semangat koperasi yang harus terus kita dorong," pungkasnya. (*)
