Menurutnya, daerah dengan kualitas hidup perempuan yang baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah, kualitas SDM lebih kuat, dan ketahanan sosial yang lebih baik.
Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov Jawa Tengah untuk memperkuat kebijakan lintas sektor yang berpihak pada perempuan. Mulai dari penguatan layanan kesehatan primer, pendidikan inklusif, hingga perlindungan sosial dan ekonomi bagi perempuan rentan.
“Pembangunan yang adil itu diukur dari bagaimana perempuan hidup dengan aman, sehat, dan bermartabat. Kalau perempuan tertinggal, maka pembangunan itu belum selesai,” pungkas Heri.
Ke depan, DPRD Jawa Tengah, kata Heri, akan terus mendorong kebijakan dan pengawasan agar program pembangunan benar-benar menyentuh akar persoalan kualitas hidup perempuan, bukan hanya berhenti pada capaian statistik.
