Publikasi itu membahas pertemuan kiai sepuh di kantor PBNU dan menilainya sebagai bagian dari konsolidasi politik menjelang Muktamar.
Dalam ulasannya, NU Pos menyebut adanya dugaan peran Kiai Ma'ruf Amin dalam pertemuan tersebut.
Manuver itu dikaitkan dengan dinamika politik terkait isu "paket Istana" serta pembentukan formasi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Laporan tersebut juga menyoroti posisi Gus Yahya yang dinilai berupaya memanfaatkan pengaruh Kiai Ma'ruf dalam menghadapi kontestasi kepemimpinan NU.
Pada saat yang sama, absennya Rais Aam KH Miftachul Akhyar dari pertemuan itu menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan di kalangan Nahdliyin mengenai dinamika hubungan antarelite PBNU menjelang Muktamar.
NU Pos juga mengaitkan dinamika kali ini dengan pengalaman dua Muktamar sebelumnya, yakni Muktamar ke-33 di Jombang dan Muktamar ke-34 di Lampung.
Dalam dua gelaran tersebut, intervensi kekuasaan dan lobi politik tingkat tinggi disebut turut menjadi bagian dari dinamika penentuan kepemimpinan.
Di tengah menguatnya persaingan antarfaksi, Kiai Badawi meminta para muktamirin dari wilayah dan cabang NU agar tidak terburu-buru menentukan pilihan. Ia menekankan pentingnya kejernihan dalam memilih pemimpin organisasi.
Menurutnya, keputusan dalam Muktamar semestinya tidak didasarkan pada kekuatan manuver politik, tetapi pada niat untuk menjaga keberlangsungan jam'iyah serta mencari rida Allah.
Saat ditanya mengenai sosok yang dinilai mampu memimpin PBNU periode 2026-2031 di tengah dinamika tersebut, Kiai Badawi menyebut nama KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, Pengasuh Pesantren API Tegalrejo, Magelang.
