Ia menambahkan, program tersebut juga menjadi ruang bertukar pengalaman antara pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga.
Perbedaan latar belakang dan sudut pandang yang dimiliki para peserta dinilai membuka peluang terbentuknya jejaring baru untuk memperkuat kolaborasi pemerintah daerah.
“Kita mendapat banyak sekali pembelajaran melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman, dan kita juga memberi rekomendasi Kementerian Sosial untuk menyelesaikan problem-problem yang di kelompok kami,” kata Sumarno.
Selain memperoleh wawasan baru, Sumarno menilai jaringan yang terbentuk selama program dapat menjadi modal untuk membangun kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan pemerintahan.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menjelaskan bahwa program RPL dirancang agar peserta dapat menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar menyampaikan gagasan atau rekomendasi.
Ia mengatakan persoalan kemiskinan memiliki dimensi yang luas, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan teknologi.
“Ketika masalahnya ekosistem, tentunya tadi perlu sebuah cara kerja ekosistem,” ujar Taufiq.
Menurut Taufiq, peserta diarahkan untuk meninggalkan pola kerja sektoral atau yang disebutnya sebagai “egosistem” menuju pola kerja berbasis ekosistem.
Proses tersebut dilakukan melalui tahapan co-sensing, co-creating, hingga collective action sehingga pengalaman dari berbagai instansi dapat dipadukan untuk menghasilkan solusi yang lebih menyeluruh.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menilai rencana aksi yang dihasilkan peserta memiliki nilai praktis karena dirumuskan berdasarkan pengalaman dan kewenangan masing-masing instansi.
