“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujar Luthfi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keselarasan arah pembangunan antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/kota.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci agar program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Luthfi menambahkan, pembangunan Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, serta layanan dasar lainnya yang harus diperkuat secara menyeluruh.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, ia menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, serta penerapan sistem merit dalam birokrasi.
Ia memastikan bahwa promosi dan penempatan jabatan harus didasarkan pada kompetensi, bukan praktik titipan.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Ia menyebut, seluruh upaya tersebut bertujuan membangun birokrasi yang bersih, profesional, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, melaporkan bahwa forum tersebut diikuti oleh jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Eselon III, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta ASN Pemprov Jawa Tengah, baik secara langsung maupun daring.
Forum ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat visi birokrasi dalam menjalankan program prioritas pembangunan di Jawa Tengah. (*)
