Ia menilai masih terdapat kelemahan regulatif dalam pelaksanaan PSN, termasuk dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi prinsip keadilan ekologis dan reforma agraria.
Selain itu, ia merekomendasikan penambahan substansi pada Pasal 3 Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024 agar arah kebijakan PSN lebih selaras dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan juga diusulkan terhadap Pasal 71 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024, khususnya terkait evaluasi kepatuhan dalam pengawasan dan sanksi administratif bidang lingkungan hidup.
"Jadi rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan pemerintah pusat dan juga ini juga masukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait PSN itu supaya nantinya juga bisa membikin aturan-aturan yang memasukkan keadilan ekologis itu sendiri," beber dia.
Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Saleh berharap hasil penelitiannya dapat menjadi referensi bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan secara ekologis. Ia juga mendorong kementerian, BUMN, dan pihak swasta untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, perlindungan masyarakat, serta tanggung jawab lingkungan dalam pelaksanaan PSN.
Tak hanya itu, ia mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses penyusunan regulasi maupun pengawasan proyek strategis nasional, terutama untuk memastikan hak sosial dan ekologis masyarakat terdampak terpenuhi secara adil dan merata.
Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain anggota DPR RI Fraksi Golkar, pimpinan DPRD Jawa Tengah, jajaran pengurus dan kader Partai Golkar Jawa Tengah, serta sejumlah bupati di wilayah Jawa Tengah.
