KONTENSEMARANG.COM – Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak ke Samsat I Kota Semarang pada Jumat (27/2/2026) guna memastikan pelayanan pajak kendaraan bermotor tetap berjalan sesuai standar pelayanan publik.
Sidak tersebut dilakukan di tengah ramainya perbincangan di media sosial terkait kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kunjungan dilakukan usai Rapat Koordinasi Kelembagaan di Kantor Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Asisten Muda pada Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Kun Retno Handayani, menyampaikan bahwa hasil pemantauan di lapangan menunjukkan situasi pelayanan tetap kondusif.
“Kami berdialog langsung dengan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak tetap baik. Bahkan ada yang menyampaikan, orang bijak itu bayar pajak,” ujarnya.
Menurut Kun Retno, polemik yang berkembang lebih banyak dipicu perbedaan pemahaman masyarakat terhadap informasi kebijakan.
Ia menjelaskan, pada awal penerapan opsen PKB, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sempat memberikan relaksasi serta program pemutihan pajak.
Ketika masa relaksasi berakhir dan sistem pembayaran kembali ke skema normal, sebagian wajib pajak merasakan perbedaan nominal pembayaran. Kondisi tersebut kemudian memunculkan persepsi adanya kenaikan tarif.
Padahal, secara regulasi tidak ada kenaikan tarif PKB di Jawa Tengah. Besaran pajak tetap di bawah dua persen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Andi Suryanto, menegaskan bahwa penerapan opsen maupun relaksasi lima persen tidak memengaruhi standar pelayanan di Samsat.
Seluruh petugas telah dibekali pemahaman kebijakan agar mampu memberikan penjelasan secara komprehensif kepada masyarakat.
