“Secara prinsip, standar layanan kami tidak terganggu. Seluruh petugas sudah bekerja sesuai prosedur. Namun ini menjadi penguatan bagi kami agar pemahaman terhadap kebijakan relaksasi lima persen, benar-benar dikuasai petugas di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh mengenai manfaat relaksasi, mekanisme layanan, hingga simulasi perhitungan sebelum dan sesudah penerapan opsen.
“Itu hak informasi masyarakat. Petugas harus mampu menjelaskan secara rinci, termasuk menghitungkan apabila diperlukan,” tegasnya.
Bapenda juga mengintensifkan edukasi publik serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui perjanjian kerja sama.
Pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis dalam menjelaskan manfaat pajak daerah kepada masyarakat, mulai dari pembiayaan pendidikan, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga berbagai pelayanan publik lainnya.
Andi menyebut, peningkatan literasi pajak akan berdampak langsung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Selain itu, transparansi perhitungan menjadi prioritas utama agar wajib pajak memahami secara jelas komponen pembayaran, simulasi penyesuaian, hingga dampak relaksasi lima persen terhadap nominal akhir.
“Kami bersyukur dibersamai Ombudsman. Kolaborasi ini akan terus kami perkuat, khususnya dalam standardisasi pelayanan dan optimalisasi sistem pengaduan masyarakat. Kami terbuka terhadap masukan dan kritik yang konstruktif, demi pelayanan yang semakin prima,” pungkasnya.
