KONTENSEMARANG.COM – DPRD Kota Semarang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026 sekaligus APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna yang digelar Kamis (30/7/2026) juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Salah satu fokusnya ialah mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui percepatan penagihan pajak yang hingga kini masih tertunggak.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan apresiasi atas pembahasan bersama DPRD yang berlangsung lancar hingga dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 memperoleh persetujuan.
“Alhamdulillah pembahasannya berjalan dengan baik dan mendapat persetujuan DPRD. Hasil ini akan menjadi dasar untuk penyusunan perubahan anggaran maupun penganggaran tahun 2027,” ujar Agustina.
Menurut Agustina, pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak daerah.
Salah satunya dengan melibatkan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan agar proses penagihan kepada wajib pajak dapat dilakukan lebih optimal.
“Kami sedang menyiapkan berbagai formula untuk mempercepat penagihan pajak yang masih tertunggak. Salah satunya dengan melibatkan lurah dan camat agar proses penagihan lebih efektif,” katanya.
Ia menjelaskan, keterlibatan lurah dan camat diharapkan mampu memperluas jangkauan penagihan sekaligus memperkuat komunikasi dengan para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan.
