“Kami akan mencoba penagihan pajak melalui kelurahan. Akan ada tambahan tugas kepada lurah dan camat untuk ikut membantu proses penagihan pajak yang tertunggak,” jelasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.
Selain memperkuat pendapatan daerah, Pemkot Semarang juga terus mendorong percepatan realisasi belanja dan pelaksanaan program pembangunan.
Hingga semester pertama 2026, realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kota Semarang telah mencapai 50,2 persen.
Agustina mengatakan percepatan penyerapan anggaran akan difokuskan pada sejumlah proyek pembangunan fisik yang masih berada dalam tahapan pengadaan barang dan jasa.
“Proses lelang ditargetkan selesai pada periode Juni hingga Agustus sehingga pekerjaan fisik bisa segera berjalan dan target pembangunan dapat tercapai,” ungkapnya.
Pemerintah berharap percepatan proses pengadaan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai jadwal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Agustina mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tetap menjalankan setiap program sesuai ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.
“Kami ingin seluruh program berjalan sesuai target, tetapi tetap memperhatikan aspek administrasi dan ketentuan hukum. Sinkronisasi antar-OPD harus terus diperkuat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” pungkasnya.
Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Pemerintah Kota Semarang akan melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.
