Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa sertifikasi tanah menjadi aspek penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa merupakan keunggulan strategis untuk menarik investasi nasional.
“Jawa Tengah diapit Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau tata ruang dan pertanahan kita kuat, maka investasi pasti datang,” kata Luthfi.
Menurutnya, sektor pertanian dan industri harus berjalan beriringan. Saat ini, Jawa Tengah menyumbang 16,5% atau sekitar 11 juta ton gabah terhadap produksi nasional. Karena itu, ia mendorong kabupaten/kota segera menyiapkan zonasi kawasan industri sebelum akhir tahun.
“Saya minta kepala daerah segera mengajukan rencana kawasan industri. Sistemnya harus one gate service: perizinan mudah, lahan siap pakai, dan terintegrasi,” tegasnya.
Selain fokus pada ketahanan pangan dan investasi, Gubernur Luthfi juga mengapresiasi peran BPN dalam membantu masyarakat miskin ekstrem melalui program perbaikan rumah layak huni. Ia menilai, tempat tinggal yang layak menjadi faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan warga.
“Ketika rumah warga sudah layak, otomatis aspek lain juga meningkat — mulai dari kesehatan, pekerjaan, hingga pendidikan,” tambahnya.
Langkah kolaboratif antara Pemprov Jateng dan BPN ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam menjaga keberlanjutan lahan pangan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.
