Menurut Taj Yasin, pemerintah tidak hanya memastikan kebutuhan MBG terpenuhi, tetapi juga ingin menjaga agar manfaat ekonomi program tersebut dirasakan oleh peternak Jawa Tengah.
“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi,” katanya.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menegaskan, pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan. Pemerintah akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.
“Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.
Gus Yasin mengatakan hasil komitmen tersebut akan disampaikan kepada Satgas percepatan MBG di kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jawa Tengah. Pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana menyebut, kesepakatan ini menjadi momentum untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG.
“Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam,” katanya.
Menurut Tengku, langkah tersebut juga menjadi bentuk intervensi untuk membantu menjaga stabilitas harga.
Terlebih, kondisi pasar telur dan ayam saat ini masih menghadapi tekanan akibat produksi yang melimpah.
“Harapannya dengan adanya intervensi ini, secara psikologis di masyarakat harga telur dan daging ayam bisa terkendali lagi,” ujarnya.
