Ia juga menegaskan tidak ada praktik titipan dalam proses tersebut, dan prinsip itu harus menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini tolong jadikan patokan kita, sehingga kita nanti menganut adanya clear dan good governance,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan para pejabat, khususnya kepala organisasi perangkat daerah (OPD), untuk tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit.
Ia menekankan pentingnya menghadirkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan.
“Kami pengin birokrasi kita itu melayani,” tandasnya.
Para pejabat yang baru dilantik diminta segera melakukan pembenahan di unit kerja masing-masing, termasuk memangkas jalur birokrasi yang tidak efektif, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Selain itu, Luthfi menggarisbawahi pentingnya respons cepat terhadap aduan masyarakat.
Ia menginginkan setiap keluhan publik dapat segera ditangani dalam waktu singkat.
“Sehingga tidak ada lagi komplain publik dari masyarakat. 1x24 jam harus terjawab dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, seluruh sektor pelayanan pemerintah mulai dari kesehatan, infrastruktur hingga pemerintahan daerah harus mampu mengurangi keluhan masyarakat, sekaligus menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi.
