KONTENSEMARANG.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, selama satu tahun terakhir.
Ia menyampaikan, secara umum performa pemerintahan menunjukkan hasil yang positif apabila merujuk pada indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski demikian, ia menekankan perlunya perhatian lebih pada aspek pemerataan pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan di seluruh wilayah. Ini yang akan kami dalami lewat rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Mohammad Saleh saat menjadi pembicara dalam Forum Group Discussion (FGD) “Satu Tahun Kepemimpinan Luthfi-Yasin” di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/2/2026).
Selain dirinya, FGD tersebut juga menghadirkan Zulkifli selaku Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah dan Nur Hidayat Sardini, Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip.
Saleh menambahkan, peningkatan PAD membutuhkan kreativitas birokrasi. Menurutnya, sumber pendapatan tidak bisa hanya bertumpu pada pajak daerah, tetapi juga harus memaksimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Aset daerah dan BUMD perlu dimaksimalkan agar bisa memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti polemik penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sempat menuai keberatan masyarakat. Menurutnya, Gubernur Ahmad Luthfi merespons cepat dengan menerbitkan kebijakan diskon pajak melalui surat keputusan gubernur.
Langkah tersebut dinilai mencerminkan kepemimpinan yang aspiratif, demokratis, dan adaptif terhadap dinamika di masyarakat.
“Artinya Pak Luthfi cukup demokratis terkait dengan aspirasi masyarakat yang muncul. Walaupun nanti itu berdampak terhadap indikator dalam RPJMD yaitu pendapatan asli daerah,” terangnya.
