Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan asli daerah harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan masyarakat kecil.
Heri menolak pendekatan pembangunan yang hanya bertumpu pada investasi skala besar dan mengabaikan ekonomi berbasis kerakyatan.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang progresif perlu diarahkan pada penguatan UMKM, koperasi, serta sektor informal agar mampu berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian daerah.
Heri menegaskan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.
"Anggaran merupakan amanah rakyat. Sudah menjadi kewajiban kita memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan nyata, bukan hanya laporan administrasi," pungkasnya.
