KONTENSEMARANG.COM – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mendorong adanya batasan wewenang yang lebih nyata antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.
Aspirasi tersebut disampaikannya kala menjamu tim Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI di Gumaya Tower Hotel, Semarang, pada Senin (20/7).
Kehadiran rombongan wakil rakyat ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan draf RUU Kawasan Industri.
Aturan baru ini dinilai mendesak untuk merapikan dan mengharmonisasi tumpang tindih pada lebih dari 24 regulasi lintas instansi yang selama ini memayungi tata kelola kawasan industri nasional.
Adapun Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) ditunjuk sebagai objek tinjauan lapangan. Statusnya sebagai aset strategis milik negara yang terus berkembang pesat di Jawa Tengah menjadi alasan utama pemilihannya.
Kunjungan kerja Panja ini dinakhodai oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, bersama Wakil Ketua Tim Ir. Lamhot Sinaga.
Turut mendampingi dalam rombongan tersebut di antaranya Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin, pimpinan PT KIW, serta jajaran Kepala Dinas Perindustrian tingkat provinsi maupun kota.
Lebih lanjut, Agustina merinci pembagian porsi wewenang yang ia usulkan. Menurutnya, Pemerintah Pusat sebaiknya berkonsentrasi murni pada kebijakan berskala nasional serta penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
Di sisi lain, Pemprov memegang kendali koordinasi lintas wilayah, sedangkan Pemkot/Pemkab diberikan ruang penuh untuk membina Industri Kecil Menengah (IKM), memfasilitasi kemitraan lokal, serta mendampingi warga di sekitar kawasan.
"Kami juga memandang perlunya Forum Koordinasi Kawasan Industri yang melibatkan pemerintah, pengelola kawasan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat," kata Agustina.
