KONTENSEMARANG.COM – Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) Jateng Budiatmoko mendukung kebijakan pembayaran Terminal Handling Charges (THC) langsung ke terminal. Sebelumnya, pembayaran THC dibayarkan melalui perusahaan pelayaran asing.
’’Memang seharusnya pemilik barang membayar langsung ke terminal operator karena namanya saja Terminal Handling Charges. Kenapa selama ini pemilik barang bayarnya ke pelayaran,’’ kata Budiatmoko di Semarang, 11 November 2026.
Dengan skema lama seperti itu, lanjut Kokok (sapaan akrab Budiatmoko), pemilik barang membayar handling di terminal lebih mahal.
Negara juga tidak mendapatkan pajak atas transaksi tersebut lantaran perusahaan pelayaran itu milik asing. Selain itu, pengenaan biaya menggunakan mata uang asing (dolar AS) yang dirupiahkan berdasarkan kurs Prinsiple Pelayaran yang nilainya lebih tinggi dari kurs Bank Indonesia (BI).
’’GINSI Jateng mendukung usulan dari BPP GINSI agar pemerintah dan pemangku kebijakan mulai mempertimbangkan pembayaran biaya handling di terminal dibayarkan langsung oleh pemilik barang ke terminal operator, mengingat alat bongkar muatnya (CC) diinvestasikan oleh Terminal Operator, dioperasikan sumber daya manusia (SDM) Terminal, dan jika terjadi permasalahan terkait handling yang bertanggung jawab juga Terminal Operator,’’ jelas Kokok.
Dia menambahkan, sama seperti di terminal breakbulk jika termnya FIOS maka pemilik barang membayar keseluruhan biaya bongkar muat kepada perusahaan bongkar muat (PBM) atau operator yang menangani aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Penanganan peti kemas layaknya seperti bongkar muat breakbulk yang termnya FIOS.
’’Perubahan mekanisme pembayaran THC berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN) yang selama ini belum dapat dipungut dari transaksi antara importir dan perusahaan pelayaran asing. Skema pembayaran langsung kepada operator terminal juga akan memberikan manfaat bagi negara sekaligus kepastian biaya buat pelaku usaha,’’ tuturnya.
GINSI Jateng berharap pemberlakuan THC transparan, dan memiliki kepastian hukum. Penerapan THC yang dilakukan secara benar justru dapat memberikan sejumlah manfaat bagi sektor perdagangan dan logistik nasional.
’’Kami ingin penataan THC benar-benar menjadi langkah konkret dalam menciptakan ekosistem logistik yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan,’’ tandasnya. ***
