Pemprov Jateng Bangun 281 Ribu Rumah untuk Warga Miskin, Backlog Perumahan Turun

KONTENSEMARANG.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat percepatan signifikan dalam upaya penanganan backlog perumahan. 

Sejak 2025 hingga awal triwulan I 2026, sebanyak 281.312 rumah bagi warga miskin berhasil dibangun di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Sepanjang 2025, pembangunan rumah mencapai 274.514 unit melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD kabupaten/kota, dana CSR perusahaan, Baznas, hingga sumber pendanaan lainnya.

Memasuki triwulan I tahun 2026, jumlah pembangunan kembali bertambah sebanyak 6.798 unit, sehingga total capaian mencapai 281.312 unit.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan bahwa capaian tersebut berkontribusi besar terhadap penurunan backlog perumahan di Jawa Tengah.

“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.

Menurutnya, pemerintah menargetkan backlog perumahan dapat ditekan dalam empat tahun mendatang melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan CSR, Baznas, dunia usaha, dan masyarakat.

Penanganan backlog tidak hanya fokus pada penyediaan rumah baru bagi masyarakat yang belum memiliki hunian, tetapi juga peningkatan kualitas rumah melalui program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” jelas Boedy.

Penentuan penerima bantuan dilakukan menggunakan data terpadu seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan, termasuk pemeriksaan status lahan dan kondisi bangunan.

Program tersebut juga menjadi bagian dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan tiga juta rumah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, program RTLH merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,” ungkap Ahmad Luthfi.

Menurutnya, penyediaan hunian bagi masyarakat miskin tidak sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial.

“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif,” ungkap Gubernur.

Program tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya Subali, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, yang kini dapat menempati rumah layak setelah sebelumnya tinggal menumpang.

“Saya senang sekali dapat bantuan rumah. Dulu tidak pernah kepikiran bisa punya rumah sendiri,” ujarnya.

Sebagai penjual bakso bakar keliling, penghasilan Subali tidak tetap. Namun kini ia bersama istri dan anaknya dapat tinggal di rumah yang lebih nyaman.

“Sekarang lebih nyaman punya rumah sendiri. Anak juga lebih semangat belajar,” katanya.

Hal serupa dirasakan Sumar, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri. Rumahnya yang sebelumnya berdinding kayu kini telah direnovasi menjadi bangunan tembok yang lebih kokoh.

“Senang sekali mendapat bantuan RTLH. Saya merasa pemerintah benar-benar memperhatikan warganya,” ujarnya.

Sebagai petani sekaligus pekerja serabutan, Sumar mengaku selama ini kesulitan memperbaiki rumah akibat keterbatasan biaya.

“Kadang buruh tani, kadang ikut tukang batu. Ingin memperbaiki rumah tapi belum punya biaya. Alhamdulillah sekarang bisa direnovasi,” katanya.

Ia mengaku kini lebih tenang menempati rumah yang lebih layak bersama keluarganya.

“Rasanya lega, sekarang rumah lebih kuat dan atapnya sudah bagus,” tandasnya.

Bagi para penerima manfaat program RTLH di Jawa Tengah, rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga simbol perhatian dan kehadiran pemerintah bagi masyarakat kecil. (*)