Selain sektor pangan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat tetap memperoleh perhatian dalam perubahan anggaran.
Program yang menjadi perhatian antara lain peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang.
Pemenuhan fasilitas tersebut juga mencakup sarana dan prasarana di lingkungan sekolah.
Infrastruktur dinilai memiliki peran penting karena berkaitan secara langsung dengan aktivitas masyarakat sekaligus kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, kemampuan pendapatan daerah juga terus didorong agar semakin kuat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor serta pembebasan pajak progresif.
Kebijakan tersebut diberlakukan mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
Penguatan pendapatan daerah menjadi bagian dari prioritas pembangunan Jawa Tengah 2026, seiring kebutuhan menjaga efektivitas pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selain mengoptimalkan penerimaan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus aktif berupaya mendatangkan investor ke wilayahnya.
Masuknya Investasi Jateng diharapkan terus mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sejalan dengan arah perubahan APBD 2026 yang difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
