KONTENSEMARANG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia (BI) mengintensifkan langkah pengendalian inflasi Jateng melalui kegiatan aksi peduli yang mencakup penjualan bahan pangan dengan harga terjangkau serta penyaluran sejumlah bantuan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan produksi pangan di daerah.
Kegiatan yang dikemas melalui Gerakan Pangan Murah itu berlangsung di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (12/10/2026). Program tersebut menyasar pedagang warung, pelaku usaha katering, petani, serta masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan, pemerintah provinsi melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program pengendalian harga pangan, termasuk Bank Indonesia, Bulog, kelompok petani, dan unsur terkait lainnya.
Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas penting.
Menurut Luthfi, beberapa bahan pangan yang mendapat perhatian pemerintah antara lain beras dan cabai merah. Kedua komoditas tersebut terpantau mengalami kenaikan harga, dengan harga cabai merah saat ini telah mencapai kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan intervensi melalui penyediaan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.
"Kerja kolaboratif ini yang dijadikan sebagai role model, sehingga Jawa Tengah tetap menjadi provinsi yang inflasinya terkendali. Tidak hanya di Semarang tetapi juga daerah lain agar inflasi kita terjaga," kata Luthfi disela membuka dan meninjau pelaksanaan aksi peduli tersebut.
Pemprov Jateng Perkuat Pengendalian Inflasi dari Hulu hingga Hilir
Luthfi menegaskan, upaya menjaga stabilitas harga pangan tidak cukup dilakukan melalui intervensi di tingkat konsumen.
Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap sektor produksi agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga.
Karena itu, aksi peduli yang diselenggarakan Pemprov Jawa Tengah bersama Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada penyediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga mencakup bantuan bagi petani.
Langkah Pemprov Jateng dan Bank Indonesia kendalikan inflasi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari sektor pertanian hingga distribusi dan penjualan bahan pangan kepada masyarakat.
Selain mengendalikan kenaikan harga, program ini juga diarahkan untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi menimbulkan kondisi kekeringan.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan, antara lain beras, sarana perpipaan, serta rumah burung hantu bagi petani.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan produktivitas pangan di Jawa Tengah di tengah tantangan perubahan kondisi cuaca.
Luthfi juga meminta agar pola tanam petani disesuaikan dengan program yang telah disiapkan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah.
"Pola tanam petani juga disesuaikan dengan program dari Distannak. Karena El Nino inilah maka kita harus mempunyai ide kreatif dalam rangka pengendalian bahan pokok penting di wilayah kita dari hulu-hilir," ungkap Luthfi.
Produksi Padi Jateng Diperkirakan Capai 8,4 Juta Ton
Di tengah upaya pengendalian inflasi dan antisipasi kekeringan, Jawa Tengah memiliki catatan produksi sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian pemerintah.
Berdasarkan data periode Januari hingga Oktober 2026, produksi padi di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 8,4 juta ton gabah kering giling (GKG).
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 4,9 juta ton beras.
Sementara itu, produksi cabai di Jawa Tengah tercatat sekitar 404,91 ribu ton, sedangkan bawang merah mencapai 408,76 ribu ton.
Data produksi tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memastikan pengendalian bahan pangan dilakukan secara menyeluruh.
Melalui penyesuaian pola tanam dan pemberian bantuan sarana pertanian, pemerintah berupaya menjaga produktivitas di tengah potensi dampak kekeringan akibat El Nino.
Upaya tersebut berjalan bersamaan dengan intervensi harga di tingkat masyarakat melalui kegiatan pangan murah.
Pedagang Nasi Goreng Terbantu Harga Cabai Lebih Murah
Pelaksanaan Gerakan pangan murah di Kabupaten Semarang 2026 mendapat respons positif dari masyarakat, terutama pelaku usaha makanan yang membutuhkan bahan pokok dalam jumlah cukup besar.
Salah seorang pedagang nasi goreng bernama Joko mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.
Menurutnya, kenaikan harga sejumlah bahan pangan dalam beberapa waktu terakhir turut memengaruhi omzet usaha nasi goreng yang dijalankannya.
Joko mengungkapkan, selama dua minggu terakhir dirinya mengalami kesulitan akibat tingginya harga cabai.
Komoditas tersebut menjadi salah satu kebutuhan utama untuk membuat sambal yang digunakan dalam usaha kulinernya.
Melalui kegiatan pangan murah, Joko mendapatkan cabai dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pembelian terakhirnya di pasaran.
"Ini baru beli cabai 3kg. Harga cabai di pasaran terakhir beli Rp65 ribu, di sini dapat Rp45 ribu. Biasanya untuk buat sambal saya butuh 5kg untuk satu minggu. Sangat membantu sekali," ujarnya.
Perbedaan harga tersebut memberikan keringanan bagi Joko yang membutuhkan cabai secara rutin untuk menjalankan usahanya.
Dengan kebutuhan sekitar lima kilogram cabai setiap pekan, kenaikan harga komoditas tersebut menjadi salah satu persoalan yang dihadapi dalam menjaga biaya usaha.
Karena itu, keberadaan kegiatan pangan murah dinilainya membantu pedagang kecil mendapatkan kebutuhan bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau.
Pengusaha Katering Rasakan Manfaat Harga Beras Terjangkau
Manfaat kegiatan pangan murah juga dirasakan oleh pelaku usaha katering.
Seorang pengusaha katering bernama Dari mengatakan, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok memberikan pengaruh langsung terhadap biaya produksi usaha yang dijalankannya.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras, mengingat bahan tersebut merupakan kebutuhan penting dalam kegiatan usaha katering.
Dari menjelaskan, harga beras di luar kegiatan pangan murah biasanya telah mencapai kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000.
Namun, melalui program tersebut, beras dapat diperoleh dengan harga Rp11.000.
Selain beras, harga cabai yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut juga lebih rendah sehingga membantu meringankan pengeluaran untuk membeli bahan baku.
Menurut Dari, kenaikan harga bahan pangan menjadi persoalan tersendiri bagi pelaku usaha katering karena penyesuaian harga jual kepada pelanggan tidak mudah dilakukan.
Ia khawatir pelanggan akan beralih apabila harga katering dinaikkan untuk mengikuti kenaikan biaya produksi.
"Kenaikan harga bahan pokok sangat berpengaruh untuk usaha katering kami. Kalau kita naikkan harga pelanggan tidak mungkin karena pelanggan bisa lari. Jadi program ini sangat membantu. Yang berpengaruh bagi kami itu harga ayam dan beras," ujarnya.
Bagi pelaku usaha katering seperti Dari, keterjangkauan harga bahan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan kegiatan usaha di tengah perubahan harga kebutuhan pokok.
Stabilitas Harga Pangan Jadi Perhatian Pemprov Jawa Tengah
Melalui kegiatan aksi peduli tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia berupaya menjalankan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus keberlangsungan sektor produksi pertanian.
Di tingkat konsumen, kegiatan pangan murah memberikan kesempatan bagi pedagang, pengusaha katering, dan masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Sementara di sektor pertanian, penyaluran bantuan dan penyesuaian pola tanam menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa kerja sama lintas sektor perlu dilakukan agar upaya pengendalian inflasi tidak hanya terpusat di Semarang, tetapi juga menjangkau daerah lain di Jawa Tengah.
Kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, Bulog, petani, serta berbagai unsur terkait diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.
Dengan intervensi yang dilakukan dari sektor produksi hingga konsumen, pemerintah berupaya mempertahankan produktivitas pangan sekaligus merespons kenaikan harga cabai, beras, dan sejumlah komoditas penting lainnya di Jawa Tengah. (*)
