KONTENSEMARANG.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memperoleh dukungan anggaran Rp500 juta dari Pemerintah Kota Semarang untuk menjalankan berbagai kegiatan non-pemilihan selama 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program yang berkaitan dengan penguatan kepemiluan. Di antaranya pemutakhiran data pemilih, pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat, hingga persiapan menuju pelaksanaan Pemilu 2029.
Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini menjelaskan, pengajuan dana hibah tersebut telah dilakukan sejak 2025. Setelah pencairan pada awal 2026, anggaran mulai dimanfaatkan sesuai rencana kegiatan dan kebutuhan yang menjadi prioritas lembaga.
“Dana non-pemilihan itu sebesar Rp500 juta. Sudah kami ajukan tahun sebelumnya dan penggunaannya pada 2026. Setelah dicairkan, kami gunakan sesuai pengajuan dan skala prioritas,” kata Zaini.
Salah satu penggunaan anggaran diarahkan untuk menjaga akurasi data pemilih. KPU Semarang melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan dengan melakukan pengecekan terhadap data yang dimiliki, termasuk melalui kegiatan pencocokan dan penelitian secara terbatas.
Selain memastikan data pemilih tetap akurat, KPU Semarang juga memberikan perhatian kepada wilayah dengan tingkat partisipasi pemilih yang masih rendah.
Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan menyambangi kelurahan dan kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan informasi kepemiluan lebih lanjut.
“Kami menyasar kelurahan dengan tingkat partisipasi paling rendah pada Pemilu 2024. Dari masing-masing kecamatan ada satu kelurahan yang menjadi sasaran sosialisasi,” ujarnya.
Pendidikan pemilih juga diperluas ke kalangan pelajar melalui program KPU Goes to School. Program tersebut ditujukan untuk memperkenalkan informasi kepemiluan kepada generasi yang akan menjadi pemilih pemula.
Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan materi mengenai hak politik, penggunaan hak pilih, serta proses demokrasi. KPU juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu pemilih pemula melakukan perekaman dokumen administrasi kependudukan.
“Untuk pemilih pemula, kami menggandeng Dispenduk. Jadi ketika sosialisasi dilakukan, sekaligus bisa difasilitasi perekaman,” jelas Zaini.
KPU Semarang turut memberikan ruang kepada partai politik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu bentuknya melalui podcast yang mengangkat pembahasan mengenai visi dan misi partai politik.
Menurut Zaini, program tersebut telah dilaksanakan dan kini memasuki tahap penyelesaian. Selain podcast, KPU juga menggelar seminar kepemiluan serta forum diskusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu.
“Kegiatannya berkisar pada pemutakhiran data, pendidikan pemilih, dan teknis penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Menjelang penghujung 2026, sejumlah kegiatan masih disiapkan KPU Kota Semarang. Agenda tersebut meliputi Forum Konsultasi Publik (FKP), Focus Group Discussion (FGD), KPU Goes to School, podcast kepemiluan, serta penguatan dan deklarasi Zona Integritas.
Melalui Forum Konsultasi Publik, KPU akan membuka ruang dialog dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan masukan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas pelayanan KPU.
Sementara itu, FGD akan menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan kepemiluan bersama para pemangku kepentingan. Hasil pembahasan tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan persiapan menghadapi tahapan pemilu selanjutnya.
KPU Semarang juga akan meneruskan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk Triwulan IV. Pemutakhiran secara berkelanjutan juga dilakukan terhadap data partai politik.
Di internal lembaga, penguatan tata kelola menjadi bagian lain dari agenda KPU Semarang. Komitmen Zona Integritas terus didorong untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pencegahan gratifikasi, serta perbaikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)
