Wagub Jateng Pastikan Pendampingan dan Pendidikan Korban Kekerasan Seksual di Pati
redaksi 
KONTENSEMARANG.COM – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan seorang pengasuh pondok pesantren berinisial AS di Kabupaten Pati.
Selain mendukung proses hukum hingga tuntas, Pemprov Jateng juga memastikan para korban tetap memperoleh hak pendidikan dan pendampingan.
Menurut Taj Yasin, perhatian utama harus diberikan kepada para korban yang sebagian besar masih berstatus pelajar dan memiliki masa depan panjang.
Karena itu, mereka harus mendapatkan dukungan agar tetap percaya diri melanjutkan sekolah.
"Yang lebih penting adalah masyarakat yang menjadi korban, karena mereka masih anak-anak, masih usia sekolah, kita harus memastikan mereka masih berani untuk sekolah, ini yang paling penting karena masa depan mereka masih panjang," kata Taj Yasin saat acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah di The SURI Ballroom Queencity Kota Semarang, Kamis, 7 Mei 2026.
Pria yang akrab disapa Gus Yasin itu juga memberikan apresiasi kepada masyarakat, pendamping korban, serta organisasi kemasyarakatan seperti NU yang turut membantu mendorong para korban agar berani menyampaikan kasus yang dialaminya.
"Kami apresiasi kepada masyarakat yang gerak bersama-sama mengajak korban untuk berani berbicara," kata.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini terus mengoptimalkan program Kecamatan Berdaya sebagai upaya perlindungan bagi kelompok rentan.
Program tersebut mencakup pendampingan hukum dan pemberdayaan bagi anak-anak, perempuan, lansia, hingga penyandang disabilitas.
"Kami sudah bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah melalui Fatayat, Muslimat, maupun Aisyiyah untuk melatih paralegal di 35 kabupaten/kota," ujarnya.
Upaya pencegahan juga dilakukan di lingkungan sekolah umum melalui program deteksi dini kesehatan.
Lewat screening tersebut, pemerintah berupaya mendeteksi potensi kekerasan seksual maupun tindakan perundungan di sekolah.
Menanggapi kondisi sebagian korban yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim, Pemprov Jateng memastikan akses pendidikan mereka tetap terjamin agar trauma yang dialami tidak menghambat masa depan.
"Insyaallah, kami berkomitmen bahwa masyarakat yang tidak mampu akan kita beri biaya sekolah dengan gratis semuanya," jelas Wagub.
Dalam pengawasan lingkungan pesantren, Pemprov Jateng juga menggandeng Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) melalui program Tilik Pesantren.
Program itu dilakukan secara rutin untuk memberikan edukasi kepada pengasuh pondok pesantren mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Besok tanggal 10 Mei, melalui RMI Putri, kami kembali melakukan kolaborasi di Banjarnegara untuk menyisir pesantren-pesantren di wilayah Jawa Tengah bagian barat," tambahnya.
Selain itu, Gus Yasin menyebut Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga yang nantinya akan terus dievaluasi dan diperkuat sebagai payung hukum perlindungan terhadap tindak kekerasan di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan. (*)
