Ahmad Luthfi Dorong Kolaborasi untuk Pembangunan Jawa Tengah
Pembangunan Jawa Tengah ditegaskan Gubernur Ahmad Luthfi perlu kolaborasi lintas sektor, investasi, dan aglomerasi ekonomi.
kontensemarang 
KONTENSEMARANG.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah. Menurutnya, konsep pemerintahan kolaboratif atau collaborative government menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan provinsi.
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat menjadi narasumber dalam acara Berita Satu Regional Forum 2025 yang berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025.
Ia menjelaskan, pembangunan Jawa Tengah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah provinsi. Integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus berjalan beriringan. Selain itu, dukungan dari instansi terkait, perguruan tinggi, masyarakat, dan pihak swasta juga sangat diperlukan.
"Kita gandeng dengan beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah," ujar Luthfi.
Sejauh ini, Pemprov Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan puluhan perguruan tinggi di wilayahnya. Kolaborasi juga diperluas dengan universitas di luar Jawa Tengah dan akan terus dikembangkan.
Luthfi menambahkan, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kontribusi dari sektor investasi menjadi faktor penting. Hingga triwulan III 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai Rp66,13 triliun.
Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, ia mendorong penerapan konsep aglomerasi di enam eks karesidenan Jawa Tengah. Kerja sama antarwilayah di bidang ekonomi, pariwisata, hingga sektor lain diyakini mampu menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.
"Di Jawa Tengah itu ada enam eks karesidenan. Kami dorong untuk adanya aglomerasi untuk menumbuhkan ekonomi baru," jelasnya.
Tak hanya di dalam provinsi, kolaborasi juga dilakukan dengan daerah lain. Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan Kepulauan Riau, Lampung, Maluku Utara, Jawa Timur, dan sejumlah provinsi lainnya. Bentuk kerja sama tersebut mencakup investasi, UMKM, ketahanan pangan, hingga penguatan BUMD.
