KONTENSEMARANG.COM — Pemerintah Kota Semarang terus menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi tantangan perkotaan hingga 2045. Banjir, rob, dan persoalan sampah menjadi sejumlah isu utama yang dinilai perlu ditangani melalui sistem kota yang tangguh dan melibatkan masyarakat.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, kota tangguh membutuhkan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi risiko, merespons persoalan secara cepat, serta membangun keterlibatan masyarakat dalam setiap upaya penanganannya.
Hal itu disampaikan Agustina saat menjadi keynote speech dalam Semarang Resilience Forum 2026 dengan tema “Semarang 2045 Kota Masa Depan yang Tangguh dan Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Senin (31/8).
“Kota yang tangguh bukanlah kota yang tidak pernah diterpa gelombang, melainkan kota yang tahu cara membaca arah angin dan menyiapkan dirinya untuk tetap berdiri tegak,” tegasnya.
Sebagai kota pesisir, Semarang menghadapi beragam persoalan perkotaan yang saling berkaitan. Selain ancaman banjir dan rob, persoalan sampah juga menjadi pekerjaan besar dengan volume yang mencapai sekitar 1.200 ton setiap hari.
Untuk memperkuat penanganan, Pemkot Semarang mulai mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. AISSA (AI Solusi Sampah Semarang) kembali diperkenalkan untuk memantau kondisi tempat pembuangan sementara (TPS) secara real-time.
Sementara itu, Flood Eye dikembangkan sebagai platform yang berfungsi mendeteksi lebih awal potensi risiko banjir dan rob di wilayah Kota Semarang.
Agustina mengatakan penanganan sampah juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemkot menggandeng sejumlah pihak, termasuk TNI dan perguruan tinggi, dengan membahas berbagai alternatif pengolahan sampah.
Beberapa metode yang dikembangkan antara lain pirolisis untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar setara solar, penggunaan biodekomposer, hingga penerapan skema PSEL atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah.
“Ada dukungan dari KSAD untuk mengolah sekitar 3,5 juta ton tumpukan sampah di sana melalui metode pirolisis. Diolahpabrik nanti hasilnya menjadi bahan bakar,” ungkapnya.
Meski teknologi dan infrastruktur terus diperkuat, Agustina menilai upaya tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak dibarengi perubahan perilaku masyarakat.
Ia mencontohkan masih ditemukannya berbagai jenis sampah di sekitar sistem pompa, termasuk ban dan barang rumah tangga, yang dapat mengganggu kinerja infrastruktur pengendali banjir.
“Infrastruktur yang dibangun dengan baik tidak akan sustain tanpa perilaku masyarakat yang mendukung. Kita hanya akan terus-menerus menguras energi untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh budaya yang tidak tertata dan tidak terkoneksi dengan sistem yang sedang dibangun," ucapnya.
Menurut Agustina, ketangguhan kota harus dibangun secara bersamaan melalui pembangunan infrastruktur, tata kelola, dan perubahan kesadaran masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya grand design penataan Kota Semarang yang memiliki arah jelas dan berlaku dalam jangka panjang.
Dengan adanya rancangan tersebut, penanganan berbagai persoalan kota, termasuk banjir, diharapkan tidak terus berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
“Saya kira itu problematika paling krusial dalam proses perencanaan kita selama ini, yaitu belum tersusunnya grand design yang mengikat jangka panjang,” pungkasnya.
Semarang Resilience Forum 2026 digelar melalui kolaborasi Pemerintah Kota Semarang, Universitas Diponegoro, dan Katadata.
Forum tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari kalangan akademisi, pemerintah, sektor swasta, komunitas, serta media. (*)
