Meski teknologi dan infrastruktur terus diperkuat, Agustina menilai upaya tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak dibarengi perubahan perilaku masyarakat.
Ia mencontohkan masih ditemukannya berbagai jenis sampah di sekitar sistem pompa, termasuk ban dan barang rumah tangga, yang dapat mengganggu kinerja infrastruktur pengendali banjir.
“Infrastruktur yang dibangun dengan baik tidak akan sustain tanpa perilaku masyarakat yang mendukung. Kita hanya akan terus-menerus menguras energi untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh budaya yang tidak tertata dan tidak terkoneksi dengan sistem yang sedang dibangun," ucapnya.
Menurut Agustina, ketangguhan kota harus dibangun secara bersamaan melalui pembangunan infrastruktur, tata kelola, dan perubahan kesadaran masyarakat.
Ia juga menekankan perlunya grand design penataan Kota Semarang yang memiliki arah jelas dan berlaku dalam jangka panjang.
Dengan adanya rancangan tersebut, penanganan berbagai persoalan kota, termasuk banjir, diharapkan tidak terus berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
“Saya kira itu problematika paling krusial dalam proses perencanaan kita selama ini, yaitu belum tersusunnya grand design yang mengikat jangka panjang,” pungkasnya.
Semarang Resilience Forum 2026 digelar melalui kolaborasi Pemerintah Kota Semarang, Universitas Diponegoro, dan Katadata.
Forum tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari kalangan akademisi, pemerintah, sektor swasta, komunitas, serta media. (*)
