"Kawasan industri itu salah satu andalan untuk menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Kalau perizinan di pusat, kami yang sudah menyiapkan 12 kawasan industri merasa kesulitan. Kalau bisa itu didelegasikan kepada kami," katanya.
Rapat tersebut diikuti para gubernur dari seluruh Indonesia. Sementara bupati dan wali kota mengikuti agenda secara daring. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan juga turut hadir.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan memberikan apresiasi kepada Jawa Tengah dan Ahmad Luthfi karena telah memenuhi target 87 persen LP2B pada Juli 2026.
Selanjutnya, kementerian akan menindaklanjuti kebutuhan lahan yang dapat mendukung pengembangan investasi, khususnya untuk sektor industri.
"Setelah LP2B dipertahankan 87% sebagai lahan sawah, maka tinggal menindaklanjuti lahan mana yang bisa dieksplorasi untuk mendukung investasi," katanya menanggapi pernyataan Ahmad Luthfi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai penetapan LSD dan LP2B perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah secara menyeluruh.
Ia mencontohkan Kota Surakarta yang memiliki keterbatasan lahan sehingga penerapan target tidak bisa dilakukan secara seragam.
"Jadi kita melihat secara holistik, jangan dipaksakan, tapi siapkan mekanisme bagaimana bisa disubsidi oleh daerah lain. Target 87% itu harus dilihat kecukupan provinsi juga," katanya. (*)
