Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, menilai provinsi ini sangat strategis untuk investasi. Selain dukungan pemerintah dan kawasan industri yang berkembang, upah minimum yang kompetitif juga menjadi daya tarik.
“Saya setuju dengan Gubernur bahwa upah kita kompetitif,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan buruh, Nanang Setyono, menekankan pentingnya formula penetapan upah yang berbasis pada kebutuhan hidup layak (KHL). Ia menyebut ada 69 item dalam KHL yang harus benar-benar mencerminkan kebutuhan pekerja.
“Data KHL harus sesuai dengan kondisi riil agar kesejahteraan buruh meningkat,” ungkapnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk merumuskan kebijakan upah minimum yang adil, seimbang, dan mampu menjaga iklim investasi di Jawa Tengah tetap kondusif.
