KONTENSEMARANG.COM – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program menyusul kebijakan hold anggaran Pemkot Semarang sekitar 19 persen.
Penundaan tersebut paling banyak berdampak pada pekerjaan infrastruktur fisik, termasuk pembangunan saluran air dan talud.
Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan kebijakan hold tidak berarti anggaran dipangkas secara permanen.
Dana tersebut untuk sementara ditunda penggunaannya sambil menunggu perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester kedua.
“Sebenarnya bukan diefisiensikan, tapi di-hold dulu. Kami masih tetap optimistis pemerintah kota bisa mengejar target PAD. Capaian semester pertama sudah 46 persen, dan di akhir Desember diproyeksikan bisa mencapai target 90 persen sehingga anggaran yang di-hold ini nantinya bisa dijalankan kembali,” kata Pipie, sapaan akrabnya, di Balai Kota Semarang, Senin 10 Agustus 2026.
Menurut Pipie, penyesuaian anggaran tidak boleh sampai menghambat pelayanan masyarakat maupun penanganan kebutuhan infrastruktur.
Karena itu, Disperkim telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga layanan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah mengoptimalkan anggaran pemeliharaan. Dana yang tersedia akan diarahkan terlebih dahulu untuk menangani kerusakan ringan pada infrastruktur agar kondisinya tetap dapat digunakan dengan baik.
Disperkim juga akan menerapkan skala prioritas dalam menentukan pekerjaan. Untuk kerusakan ringan, misalnya, penanganan dapat dilakukan melalui metode penambalan atau patching dibandingkan melakukan overlay yang membutuhkan anggaran lebih besar.
“Kami juga akan lakukan penundaan pengerjaan pada lokasi yang baru mendapat perbaikan dalam 1–2 tahun terakhir dengan mempertimbangkan usia teknis material (aspal sekitar 3 tahun dan beton 5–10 tahun),” jelasnya.
Selain mengatur ulang jadwal pekerjaan, Disperkim akan memusatkan penanganan pada kondisi infrastruktur yang dinilai mendesak. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengikuti arahan Wali Kota Semarang.
Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, Disperkim tidak hanya mengandalkan anggaran yang tersedia dalam APBD Kota Semarang.
Dinas juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna mencari sumber pembiayaan tambahan.
“Kami tangani dengan mengajukan bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (Bankeu), serta menjalin komunikasi intensif dengan kementerian di pusat untuk pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelasnya.
Pipie menambahkan, kebijakan penyesuaian anggaran juga dipengaruhi kondisi ekonomi secara nasional.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut berdampak pada meningkatnya harga berbagai material yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi. (*)
