Pemprov juga bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk memetakan luas baku sawah secara akurat di wilayahnya.
"Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional, sehingga lahan pertaniannya harus kita pertahankan," kata dia.
Di forum yang sama, Luthfi menegaskan permohonan bantuan pompa air yang sebelumnya diajukan lewat surat resmi sangatlah mendesak.
Bantuan ini menjadi amunisi utama guna menyelamatkan status Jateng sebagai lumbung pangan nasional saat kemarau panjang melanda.
Sebagai antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemprov Jateng sejatinya telah mengedarkan Surat Gubernur sejak 9 Juni 2026.
Kebijakan ini menginstruksikan seluruh pemda agar meningkatkan kewaspadaan, termasuk melakukan inspeksi kondisi embung untuk memastikan ketersediaan air irigasi tetap aman.
Berdasarkan data BPBD Jateng, status siaga darurat kini telah ditetapkan di berbagai wilayah, meliputi Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, serta Kota Salatiga dan Tegal.
Terhitung sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, bantuan air bersih sebanyak 3,25 juta liter (660 tangki) telah didistribusikan kepada lebih dari 30.378 KK (sekitar 81 ribu jiwa) di 15 kabupaten.
Aksi penyediaan air bersih ini bukan sekadar program tunggal provinsi, melainkan buah gotong royong melalui program CSR lintas instansi, mencakup Pemkab, BPJS Kesehatan, BBWS Serayu Opak, dan BUMD Tirta Satria, yang memperkuat ketangguhan Jawa Tengah menghadapi bencana. (*)
