KONTENSEMARANG.COM – Nasib Guru Honorer di Jawa Tengah diminta tetap menjadi perhatian utama pemerintah meskipun daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh.
Menurut Saleh, sektor Pendidikan Jateng memiliki peran strategis sehingga tidak boleh terdampak oleh keterbatasan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan serta kepastian status tenaga pendidik harus tetap diperhatikan karena mereka telah berkontribusi dalam mendukung proses belajar mengajar selama ini.
“Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis. Karena itu, meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,5 triliun memang berpengaruh terhadap ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, pengelolaan anggaran tetap harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk keberlangsungan layanan pendidikan.
Saleh menilai keberadaan guru honorer masih sangat diperlukan di berbagai sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, keterbatasan anggaran tidak boleh sampai memengaruhi kualitas pendidikan yang diterima masyarakat.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Berdasarkan data yang ada, sebanyak 1.814 guru honorer yang terdiri atas guru tamu dan guru tidak tetap hingga kini masih menjalankan tugas di berbagai sekolah di Jawa Tengah. Angka tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah satuan pendidikan masih cukup tinggi.
Menurut Saleh, banyak di antara para guru tersebut telah mengabdi selama bertahun-tahun dan memiliki kontribusi penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah. Karena itu, penyelesaian status guru honorer di Jawa Tengah perlu terus menjadi perhatian pemerintah.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
Selain upaya tersebut, Saleh meminta proses penataan tenaga non-ASN di sektor pendidikan dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Beberapa di antaranya adalah masa pengabdian, kebutuhan sekolah terhadap tenaga pengajar, serta kompetensi yang dimiliki para guru.
