KONTENSEMARANG.COM – Inflasi Jateng menjadi perhatian menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada Juni 2026. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah potensi kenaikan inflasi yang dapat berdampak pada masyarakat.
Menurut Saleh, Kenaikan BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.
“Kenaikan harga BBM perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat agar tidak memicu lonjakan harga barang dan menambah beban masyarakat,” ujarnya di Kota Semarang.
Pemerintah telah menetapkan tarif baru BBM non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.
Selain itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga naik menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter.
Saleh menilai dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan oleh sektor transportasi. Menurutnya, kenaikan biaya energi juga dapat memengaruhi rantai distribusi barang dan jasa yang menjadi salah satu faktor pembentuk inflasi di daerah.
“Kita harus mewaspadai efek berantai dari kenaikan BBM, terutama terhadap harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang sangat dirasakan masyarakat,” katanya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, ia mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memperketat pemantauan harga di pasar. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga agar tidak terjadi gangguan distribusi maupun kelangkaan barang.
Di tengah potensi dampak kenaikan harga energi, Saleh menekankan pentingnya memperhatikan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi daerah. Menurutnya, langkah-langkah pengendalian perlu dipersiapkan lebih awal agar gejolak harga tidak semakin meluas.
Ia juga menilai berbagai program stabilisasi harga harus segera disiapkan, antara lain melalui operasi pasar, penyelenggaraan pasar murah, serta penguatan distribusi komoditas strategis di berbagai wilayah.
“Intervensi pemerintah harus dilakukan secara cepat dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saleh meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Jawa Tengah meningkatkan koordinasi dan memperkuat pemantauan perkembangan harga di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya inflasi dalam beberapa bulan mendatang.
Menurutnya, stabilitas harga memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi akan memberikan dampak langsung, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Sebagai bagian dari langkah antisipasi inflasi pasca kenaikan BBM, pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak cepat dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok. Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan risiko lonjakan harga yang berpotensi terjadi akibat meningkatnya biaya distribusi.
“Jangan sampai kenaikan BBM diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah pengendalian yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, stabilitas harga diharapkan tetap terjaga sehingga Daya Beli masyarakat tidak mengalami tekanan akibat dampak kenaikan BBM non-subsidi.
