KONTENSEMARANG.COM — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah meminta pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak berhenti pada penyediaan gedung dan fasilitas.
Pengelolaan koperasi setelah pembangunan dinilai perlu mendapat pengawasan agar program tersebut benar-benar berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah, Dwi Yasmanto, menilai keberadaan KDKMP harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya.
Menurutnya, pihak yang menjalankan koperasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut.
"Yang sangat perlu diawasi adalah pelaksana atau operator KDMP," ucap Yayan, sapaan akrabnya.
Yayan mengatakan pembangunan fasilitas KDKMP kini mulai terlihat di sejumlah wilayah Jawa Tengah.
Meski demikian, ia menyebut belum semua koperasi yang telah dibangun langsung menjalankan kegiatan operasional.
Menurutnya, KDKMP mempunyai peluang untuk menjadi penggerak ekonomi desa jika dikelola secara profesional.
Koperasi dapat mempertemukan kepentingan masyarakat, petani, pelaku usaha, hingga pasar sehingga aktivitas ekonomi di tingkat desa dapat berkembang.
Salah satu fungsi yang dapat diperkuat, kata Yayan, adalah peran koperasi sebagai off-taker atau penampung hasil produksi petani.
Selain itu, koperasi juga dapat menyediakan berbagai kebutuhan pertanian, termasuk pupuk dan sarana produksi lainnya.
"Koperasi desa memang untuk memangkas tengkulak dan memutarkan ekonomi desa," beber Anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut.
Karena itu, Yayan menilai pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan penyusunan rencana bisnis yang matang.
Pengelola KDKMP juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi koperasi secara efektif agar fasilitas yang telah dibangun tidak berhenti tanpa aktivitas ekonomi.
Ia juga melihat adanya peluang sinergi antara KDKMP dengan program pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, program tersebut dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru karena melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi pelaksanaan.
Yayan mencontohkan keberadaan satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dapat melibatkan sekitar 30 relawan. Aktivitas tersebut turut menciptakan belanja di lingkungan sekitar.
"Rp60 juta itu uang cash turun dari atas ke bawah diberikan kepada mereka, kemudian uang itu tentu dibelanjakan di warung sekitar mereka tinggal," katanya.
Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah dapat memberikan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat apabila pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Yayan menambahkan, pengawasan terhadap KDKMP tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sebab, program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pelaksanaannya diteruskan hingga ke tingkat desa.
"MBG dan koperasi adalah program pemerintah yang harus disukseskan. Karena program tersebut dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah dan juga memenuhi kebutuhan gizi anak kita serta penanggulangan stunting," katanya.
Ia pun mendorong kader Gerindra di Jawa Tengah turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Langkah itu dinilai penting agar program Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Dan harapannya persoalan yang muncul dalam pelaksanaan KDKMP, baik terkait tata kelola maupun pengelola koperasi, dapat menjadi bahan evaluasi agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*)
