Selain itu, koperasi juga dapat menyediakan berbagai kebutuhan pertanian, termasuk pupuk dan sarana produksi lainnya.
"Koperasi desa memang untuk memangkas tengkulak dan memutarkan ekonomi desa," beber Anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut.
Karena itu, Yayan menilai pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan penyusunan rencana bisnis yang matang.
Pengelola KDKMP juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi koperasi secara efektif agar fasilitas yang telah dibangun tidak berhenti tanpa aktivitas ekonomi.
Ia juga melihat adanya peluang sinergi antara KDKMP dengan program pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, program tersebut dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru karena melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi pelaksanaan.
Yayan mencontohkan keberadaan satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dapat melibatkan sekitar 30 relawan. Aktivitas tersebut turut menciptakan belanja di lingkungan sekitar.
"Rp60 juta itu uang cash turun dari atas ke bawah diberikan kepada mereka, kemudian uang itu tentu dibelanjakan di warung sekitar mereka tinggal," katanya.
Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah dapat memberikan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat apabila pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Yayan menambahkan, pengawasan terhadap KDKMP tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sebab, program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pelaksanaannya diteruskan hingga ke tingkat desa.
