Tak hanya itu, Heri juga mendorong agar kebijakan hijau tidak berhenti pada tataran dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam program konkret lintas sektor. Mulai dari tata ruang, pertanian, pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya air.
Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan, agar kebijakan lingkungan tidak bersifat top-down dan justru menimbulkan konflik di lapangan.
“Kalau masyarakat dilibatkan, mereka akan merasa memiliki. Dan ketika rasa memiliki itu tumbuh, upaya menjaga alam akan berjalan secara alami dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ke depan, DPRD Jateng akan terus mendorong penguatan regulasi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan generasi mendatang.
“Menjaga alam sama artinya dengan menjaga masa depan. Pembangunan yang mengabaikan lingkungan mungkin terlihat cepat, tapi risikonya akan dibayar mahal oleh anak cucu kita,” pungkasnya.
