KONTENSEMARANG.COM– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang akan diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Program ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memasukkan pendidikan koperasi secara sistematis dan berkelanjutan ke dalam proses pembelajaran sekolah.
Sebanyak sekitar 6,38 juta peserta didik mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB menjadi sasaran program yang diluncurkan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6). Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI Toni Toharudin.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan program ini dirancang untuk menanamkan pemahaman tentang koperasi kepada generasi muda sejak dini. Menurutnya, koperasi merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional yang telah diamanatkan dalam konstitusi.
“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Luthfi.
Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak akan menambah mata pelajaran baru maupun membebani peserta didik. Materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada melalui metode insersi atau penyisipan materi.
Untuk mendukung implementasinya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan modul pembelajaran khusus sekaligus memberikan pembekalan kepada kepala sekolah, pengawas, dan tenaga pendidik. Jawa Tengah bahkan menjadi daerah pertama yang menyusun modul pendidikan koperasi secara khusus bagi siswa sekolah.
Materi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing. Pada jenjang SD dan MI, siswa akan dikenalkan dengan konsep gotong royong serta nilai-nilai dasar koperasi. Di tingkat SMP dan MTs, pembelajaran mulai mengulas struktur organisasi, tata kelola, dan manfaat koperasi.
Sementara itu, siswa SMA, SMK, dan MA akan memperoleh materi yang lebih aplikatif, terutama terkait praktik koperasi dan kewirausahaan. Adapun untuk peserta didik SLB, materi akan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik pembelajaran masing-masing.
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan dan gerakan koperasi di Indonesia.
“Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini telah melahirkan sejarah,” kata Ferry.
Ia menilai pendidikan koperasi memiliki peran penting dalam memperkenalkan kembali konsep ekonomi Pancasila kepada generasi muda. Karena itu, Ferry berharap langkah yang dilakukan Jawa Tengah dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, koperasi tidak hanya identik dengan aktivitas simpan pinjam, tetapi juga merupakan badan usaha yang mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan yang menjadi identitas bangsa.
“Koperasi penting dikenalkan karena bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang sekarang masih sekolah,” katanya saat doorstop.
Dukungan juga datang dari Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI, Toni Toharudin. Ia menilai pendidikan koperasi memiliki nilai strategis dalam pembentukan karakter peserta didik.
“Pendidikan perkoperasian sesungguhnya bukan sekadar mengajarkan cara membentuk koperasi sekolah, dan bukan pula hanya mengenalkan sejarah Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan perkoperasian adalah proses menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat membangun kesejahteraan bersama,” kata Toni.
Ia menambahkan bahwa pendekatan insersi memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari tanpa menambah beban kurikulum yang telah ada.
“Pendekatan ini memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih otentik, tanpa harus menambah beban kurikulum atau menciptakan mata pelajaran baru,” ujarnya saat sambutan.
Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung implementasi program tersebut melalui berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.
“Kementerian Agama bersama seluruh lembaga pendidikannya siap mendukung gagasan cerdas yang dimunculkan oleh Gubernur Jawa Tengah,” kata dia.
Menurut Nasaruddin, semangat koperasi memiliki keselarasan dengan nilai-nilai keagamaan yang menekankan gotong royong, kepedulian sosial, dan kemandirian ekonomi. Bahkan, konsep koperasi dapat dikembangkan lebih luas melalui masjid, pondok pesantren, organisasi keagamaan, hingga berbagai rumah ibadah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui Program Insersi Pendidikan Perkoperasian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter gotong royong, kemampuan berwirausaha, jiwa kepemimpinan, serta kepedulian terhadap kesejahteraan bersama sebagai fondasi pembangunan masa depan.
