Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik perundungan di lingkungan pendidikan.
“Untuk perundungan, no way. Tidak boleh ada lagi perundungan. Jangan takut melapor, harus diselesaikan,” tegas Luthfi.
Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peran Patroli Keamanan Sekolah (PKS), guru bimbingan konseling, wali kelas, hingga dukungan kepolisian melalui berbagai kegiatan pembinaan dan sosialisasi.
Luthfi menilai banyak kasus perundungan baru diketahui setelah menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk gangguan psikologis pada korban. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sedini mungkin.
“Kampanyekan lagi anti-perundungan. Lakukan pembinaan di sekolah-sekolah sehingga upaya pencegahan bisa dilakukan sejak awal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Anak Kota Tegal, Medina Almeira, mengusulkan adanya pendampingan psikologis secara rutin bagi siswa yang terlibat dalam kasus perundungan, baik korban maupun pelaku.
Menurutnya, penyelesaian kasus tidak cukup berhenti pada permintaan maaf.
Korban membutuhkan proses pemulihan yang berkelanjutan, sedangkan pelaku perlu mendapatkan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.
Ia juga mendorong penguatan budaya sekolah ramah anak melalui kampanye anti-perundungan, pendidikan karakter, peningkatan empati, serta penyediaan ruang dialog yang sehat di lingkungan sekolah. (*)
