Pada 2025, penanganan rumah tercatat mencapai 17.510 unit, sedangkan pada 2026 ditargetkan sebanyak 5.000 unit.
Sementara itu, realisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Tengah selama 2025 mencapai 24.470 unit dengan nilai Rp2,9 triliun, sehingga menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua nasional.
Adapun pada Januari hingga April 2026, realisasi KPR FLPP mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan menempatkan Jawa Tengah di peringkat ketiga nasional.
Selain itu, Pemprov Jateng juga telah menerapkan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB hingga 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hingga kini, realisasi kebijakan PBG nol rupiah di Jawa Tengah mencapai 14.123 unit, sedangkan pembebasan BPHTB mencapai 1.320 unit.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau," ujar Taj Yasin.
Tak hanya mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, Pemprov Jateng juga menjalankan program daerah bertajuk “1 KK 1 Rumah Layak Huni” melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” yang mengedepankan kolaborasi dan gotong royong.
Pemprov Jateng juga terus meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), memberikan bantuan pembangunan rumah baru untuk penanganan backlog, relokasi dan korban bencana, hingga mengembangkan konsep rumah apung sebagai solusi bagi kawasan pesisir dan wilayah terdampak rob. (*)
