KONTENSEMARANG.COM — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, resmi melantik dan mengambil sumpah 47 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada Rabu (8/7) di Ruang Loka Krida, Balai Kota Semarang.
Perombakan jabatan administrator, pengawas, dan pimpinan tinggi pratama ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan publik dan membangun birokrasi yang berorientasi pada hasil.
Langkah rotasi dan promosi ini merupakan strategi Pemkot Semarang dalam menempatkan aparatur sesuai kompetensi untuk memastikan efektivitas roda pemerintahan.
"Rotasi ini bukan sekadar memindahkan orang dari satu jabatan ke jabatan lain, tetapi bagian dari pengelolaan SDM yang sehat agar organisasi terus bergerak dinamis, produktif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan. Tidak ada yang turun pangkat, sebagian besar justru mendapat promosi dan sebagian bergeser dalam jenjang yang sama untuk memperkuat organisasi," ujar Agustina.
Agustina menekankan, penataan sumber daya manusia (SDM) di Pemkot Semarang menerapkan sistem merit dan telah mengantongi persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Semua proses dilakukan sesuai aturan. Setiap rotasi harus memperoleh persetujuan BKN. Ini menjadi bentuk komitmen kami bahwa pengelolaan ASN di Kota Semarang berlangsung secara profesional, objektif, dan akuntabel," tegasnya.
Untuk memacu produktivitas aparatur, Pemkot Semarang saat ini juga tengah menyusun kebijakan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja sesuai target masing-masing perangkat daerah.
"Kami ingin membangun budaya kerja yang memberikan penghargaan kepada mereka yang mampu mencapai target. Ke depan, setiap capaian kinerja akan mendapatkan apresiasi melalui tambahan tunjangan. Harapannya, birokrasi semakin produktif dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas," jelasnya.
Kesiapan SDM ini juga diproyeksikan untuk mendukung kelancaran agenda strategis Kota Semarang yang akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional XXXI pada September 2026 mendatang.
"Kita akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Ini membutuhkan kerja sama lintas perangkat daerah, kesiapan infrastruktur, pelayanan yang prima, hingga SDM yang responsif dan inklusif. Bahkan akan ada penampilan penyandang disabilitas dalam rangkaian kegiatan, sehingga seluruh jajaran harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, merinci 47 pejabat yang dilantik terdiri dari tiga mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, dua promosi pejabat administrator menjadi pimpinan tinggi pratama, 20 mutasi/promosi pejabat administrator, dan 22 mutasi pejabat pengawas.
Joko memastikan seluruh pejabat terpilih telah melewati tahapan uji kompetensi dan administrasi yang ketat untuk mengisi kekosongan akibat masa pensiun.
"Kami terus menyiapkan kaderisasi kepemimpinan secara berkelanjutan. Jabatan tidak bisa diisi secara instan, tetapi melalui proses pembinaan dan uji kompetensi sehingga yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujarnya. (*)
