KONTENSEMARANG.COM — Upaya percepatan pemberian rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kalangan nelayan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
Berdasarkan catatan Dinas Perikanan setempat, hingga periode awal Juli 2026, surat rekomendasi pembelian solar subsidi telah dikantongi oleh 507 nelayan.
Dari total 765 nelayan yang tersebar di 20 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kota Semarang, serapan solar subsidi tercatat sudah mencapai 769.943 liter.
Namun, masih ada 258 nelayan yang pengajuannya belum rampung lantaran harus menyelesaikan proses pemberkasan atau menunggu perbaikan armada kapalnya.
Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Soenarto, menampik jika terhambatnya sisa kuota tersebut akibat pembatasan BBM. Menurutnya, hambatan utama murni bersumber dari prosedur kelengkapan data administratif.
“Sebagian nelayan masih melengkapi dokumen administrasi, sementara yang lain belum mengajukan karena kapalnya masih menjalani perbaikan,” kata Soenarto, Rabu (8/7/2026).
Merujuk pada aturan BPH Migas, syarat mutlak untuk mendapatkan subsidi ini mencakup kepemilikan kartu KUSUKA yang terintegrasi di aplikasi XSTAR, PAS Kecil khusus kapal 1–6 GT, NIB atau Surat Keterangan Usaha (SKU), salinan identitas diri (KTP), serta surat permohonan.
Jika seluruh tahapan verifikasi berkas ini dinilai lengkap dan sah, barulah Dinas Perikanan akan mengeluarkan dokumen rekomendasi.
Surat tersebut nantinya berlaku selama 30 hari ke depan sebagai syarat mutlak menebus BBM bersubsidi.
Soenarto menuturkan, setiap nelayan mendapatkan jatah maksimal sekitar 1.250 liter per bulan. Alokasi ini dinilai pas mengingat rutinitas nelayan pesisir Semarang yang mayoritas hanya melaut (one day fishing) dengan jarak tempuh sekitar empat mil dari bibir pantai.
“Karakteristik nelayan Semarang berbeda dengan daerah lain karena sebagian besar melaut tidak terlalu jauh, sehingga kebutuhan BBM juga disesuaikan,” ujarnya.
Sebagai langkah pendampingan intensif, Pemkot Semarang tengah menyiapkan posko pelayanan terpadu di kawasan Rumah Apung Tambak Lorok pada Agustus mendatang.
Layanan jemput bola ini akan menggandeng instansi terkait seperti Disdukcapil dan DPMPTSP agar nelayan dapat merampungkan segala perizinan cukup di satu tempat saja.
“Kami ingin mempermudah pelayanan. Dengan menghadirkan seluruh instansi di satu tempat, nelayan tidak perlu berpindah-pindah untuk mengurus persyaratan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Soenarto menyebut penerima kuota solar subsidi ini mayoritas berasal dari pesisir Tambak Lorok.
Di sisi lain, para nelayan di kawasan pesisir barat seperti Mangunharjo dan Mangkang Wetan lebih banyak memanfaatkan bensin ataupun gas elpiji hasil konversi lantaran ukuran perahu mereka jauh lebih kecil. (*)
